Ketika Bioma Dikorbankan, Kita Kehilangan Lebih dari Sekadar Hutan

Reporter : Lia kiki Editor: Redaksi
  • Bagikan
IMG 20261118 WA0023

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan penelitian keanekaragaman hayati sebagai investasi jangka panjang. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan, petani, dan masyarakat adat untuk mendokumentasikan spesies serta perubahan habitat. Penelitian tumbuhan lokal dapat mencakup identifikasi, ekologi, kandungan kimia, potensi pangan, dan pengujian keamanan. Namun, penelitian harus dilakukan secara etis, dengan izin yang sesuai, penghormatan terhadap pengetahuan lokal, dan pembagian manfaat yang adil apabila sumber daya atau pengetahuan tersebut dikembangkan lebih lanjut.

Penting pula untuk membedakan konservasi dengan eksploitasi atas nama inovasi. Menemukan senyawa yang menjanjikan tidak berarti seluruh populasi tumbuhan harus dipanen dari alam. Jika suatu bahan terbukti bermanfaat, langkah berikutnya perlu mempertimbangkan budidaya, perbanyakan, pengelolaan panen, dan dampak ekologisnya. Dengan demikian, riset dapat menghasilkan pengetahuan dan peluang ekonomi tanpa mendorong tekanan baru terhadap spesies liar.

Menghubungkan Pangan, Air, Keanekaragaman Hayati, dan Kesehatan

Laporan Nexus Assessment IPBES yang disetujui pada 2024 menekankan bahwa keanekaragaman hayati, air, pangan, dan kesehatan saling memengaruhi. Laporan ini disusun melalui sintesis lebih dari 6.500 sumber dan menunjukkan pentingnya kebijakan lintas sektor (IPBES, 2024). Pesan tersebut relevan bagi Indonesia: kebijakan yang mengejar produksi pangan tanpa menghitung dampaknya pada air, kesehatan, dan ekosistem berisiko menghasilkan manfaat jangka pendek dengan biaya yang lebih besar di kemudian hari.

Karena itu, indikator keberhasilan pangan sebaiknya tidak hanya menghitung tonase panen. Indikator tersebut dapat mencakup kestabilan produksi, keragaman konsumsi, keterjangkauan pangan, kondisi tanah, kualitas dan ketersediaan air, kesejahteraan petani, serta perubahan tutupan habitat. Penggunaan indikator yang lebih lengkap akan membantu pemerintah mengenali apakah peningkatan produksi benar-benar memperkuat ketahanan pangan atau justru menambah kerentanan pada sistem yang menopangnya.

Melindungi Bioma Juga Melindungi Petani

Petani sering berada di garis depan ketika perubahan lingkungan mengganggu produksi. Kekeringan, banjir, penurunan kesuburan tanah, dan meningkatnya tekanan hama dapat membuat biaya budidaya naik dan hasil panen tidak menentu. Karena itu, kebijakan konservasi sebaiknya tidak menempatkan petani sebagai pihak yang harus menanggung seluruh biaya perlindungan alam. Dukungan berupa penyuluhan, akses teknologi yang sesuai, pembiayaan, perlindungan harga, dan insentif bagi praktik budidaya yang menjaga tanah serta air dapat membantu menyatukan kepentingan ekonomi dan ekologi.

Baca Juga :  MBG : Dari Piring Anak ke Proyek Atribut

Dalam konteks ini, pemulihan lahan terdegradasi dapat menjadi pilihan penting, tetapi perlu didahului penilaian yang cermat. Tidak semua lahan yang tampak terbuka cocok untuk pertanian intensif; sebagian mungkin berfungsi sebagai kawasan resapan, habitat, atau penyangga sungai. Keputusan pemanfaatan perlu mempertimbangkan jenis tanah, ketersediaan air, kemiringan lahan, risiko bencana, serta kebutuhan masyarakat setempat. Prinsipnya bukan sekadar mencari lahan pengganti, melainkan memastikan penggunaan lahan sesuai dengan daya dukungnya.

Mengubah Insentif dan Ukuran Keberhasilan

Perubahan cara pandang juga membutuhkan insentif yang tepat. Apabila keuntungan dari konversi lahan hanya dinikmati oleh sebagian pihak, sementara biaya banjir, pencemaran, hilangnya sumber air, atau menurunnya keanekaragaman hayati ditanggung masyarakat luas, maka keputusan ekonomi dapat mendorong kerusakan. Kebijakan publik perlu memperbaiki ketimpangan tersebut melalui penegakan aturan, transparansi perizinan, pemantauan independen, dan dukungan terhadap usaha yang menjaga fungsi ekosistem.

Pengukuran kinerja pemerintah pun sebaiknya tidak hanya bertumpu pada kenaikan produksi tahunan. Target pangan perlu dibaca bersama indikator yang menunjukkan daya tahan sistem: apakah produktivitas dapat dipertahankan, apakah petani memiliki penghidupan layak, apakah sumber air tetap tersedia, dan apakah habitat penting terlindungi. Data yang terbuka dan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun akan membantu masyarakat menilai kemajuan serta meminta pertanggungjawaban ketika kebijakan menghasilkan dampak yang tidak diharapkan.

Pada akhirnya, konservasi dan pembangunan pangan perlu dipahami sebagai agenda yang saling membutuhkan. Alam yang terjaga tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan pangan, sebagaimana peningkatan hasil panen tidak otomatis menjamin gizi dan kesejahteraan. Namun, sistem pangan yang mengabaikan tanah, air, iklim, dan keanekaragaman hayati akan semakin rentan. Mengintegrasikan perlindungan bioma ke dalam perencanaan pangan merupakan langkah rasional untuk mengurangi risiko dan memperluas pilihan bagi generasi berikutnya.

Baca Juga :  Di Persimpangan Pembangunan dan Keadilan: Membaca Dinamika Sosial di Nagekeo

Selain itu, komunikasi publik perlu menjelaskan bahwa perlindungan bioma bukan agenda yang berjarak dari kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih, kestabilan hasil panen, udara yang sehat, dan peluang ekonomi masyarakat berkaitan dengan kondisi ekosistem. Ketika hubungan ini dipahami, konservasi tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai pembatasan kegiatan, melainkan sebagai investasi untuk mengurangi risiko sosial dan ekonomi di masa depan.

Pelaksanaan kebijakan juga harus memperhatikan keadilan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering memiliki ketergantungan langsung pada sumber daya alam, tetapi tidak selalu memperoleh manfaat yang sebanding dari keputusan pembangunan. Perlindungan bioma akan lebih kuat jika masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, memperoleh akses terhadap informasi, memiliki saluran pengaduan yang efektif, dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan yang berkelanjutan. Tanpa aspek keadilan, kebijakan konservasi berisiko kehilangan dukungan dan memperdalam konflik.

Pada saat yang sama, konsumen dan pelaku usaha dapat ikut mendorong perubahan melalui pilihan produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Rantai pasok yang transparan, pengurangan kehilangan pangan, penggunaan sumber daya secara efisien, dan dukungan terhadap produk yang dihasilkan dengan praktik berkelanjutan dapat melengkapi peran pemerintah. Tentu saja, tanggung jawab tidak boleh dialihkan seluruhnya kepada konsumen; perubahan sistemik tetap membutuhkan regulasi, pengawasan, serta komitmen dunia usaha.

Jangan sampai demi mengejar pangan hari ini, kita memusnahkan sumber kehidupan dan pengetahuan untuk pangan esok hari. Ketika bioma dikorbankan, yang hilang bukan hanya hutan, melainkan juga kemungkinan biologis yang belum sempat dipahami. Melindungi bioma bukan menghambat ketahanan pangan, melainkan menjaga fondasi ekologis bagi masa depan pangan Indonesia.*

  • Bagikan