Ia bahkan meminta agar Plt Kadis Peternakan bersikap terbuka mengenai pihak-pihak yang diduga bermain di balik distribusi kuota.
“Pak Plt jangan takut dengan tekanan dari pihak luar. Kami dari Komisi II akan ikuti sampai selesai. Kalau ada yang bermain di belakang, jujur saja,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Peternakan TTS, drh. Marthen J.K, Banunaek, M.P
menjelaskan bahwa hingga saat ini jumlah pengusaha yang mengajukan permohonan memang mencapai 57 CV, namun baru 18 yang sudah berproses.
Menurutnya, total permintaan dari seluruh pengusaha bahkan mencapai 58.300 ekor sapi, jauh melampaui kuota yang diberikan kepada Kabupaten TTS.
“Total usulan dari 57 CV itu mencapai 58.300 ekor sapi, sementara kuota kita tahun ini hanya 13.200 ekor,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sebelum rekomendasi diterbitkan, dinas harus melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Selain itu, beberapa CV juga belum dapat diproses karena masih terkendala sistem aplikasi lalu lintas ternak yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian.
“Ada aplikasi lalu lintas ternak yang bukan kewenangan kami. Itu dari kementerian dan harus mendapat persetujuan antara dinas provinsi dan daerah tujuan sebelum rekomendasi diterbitkan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Plt Kadis juga mengakui bahwa terkait penentuan kuota pengiriman sapi, pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan daerah yakni wakil bupati.
“Kalau untuk penentuan kuota, kami kembali ke pimpinan. Kami menunggu arahan pimpinan,” ujarnya.
Pernyataan itu memicu pertanyaan dari anggota Komisi II mengenai siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan menentukan kuota pengiriman ternak di daerah tersebut.
Beberapa anggota dewan bahkan menyebut kemungkinan keterlibatan pimpinan daerah dalam proses penentuan kuota, sehingga mereka berencana memanggil Wakil Bupati TTS untuk memberikan penjelasan secara langsung.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
