Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit  kepada media mengatakan pihaknya menindaklanjuti instruksi Menteri Pekerjaan Umum agar seluruh balai di Indonesia, termasuk di NTT, aktif menyediakan peralatan dan personel untuk menghadapi potensi bencana.

Kami berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk BMKG yang memberikan data cuaca, serta BPBD NTT, pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujar Binsar kepada wartawan usai Apel Siaga Bencana Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang digelar di halaman Kantor BWS Nusa Tenggara II pada Selasa (4/11/25).

Menurut Binsar, kegiatan apel siaga ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa NTT merupakan wilayah dengan potensi tinggi terjadinya banjir dan tanah longsor, terutama pada periode November 2025 hingga Februari 2026 yang diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas tinggi

Selain ancaman banjir, Binsar juga menyoroti risiko tanah longsor akibat kondisi tanah yang jenuh air. Bidang Bina Marga, kata dia, telah menyiapkan berbagai peralatan untuk penanganan darurat, seperti alat berat guna membersihkan jalan yang tertimbun longsoran agar akses transportasi tetap terjaga.

Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT) menyoroti DPRD Kabupaten TTS yang dinilai lebih sibuk mengurus konsultasi pemekaran DOB Amantun ketimbang fokus menyelesaikan masalah rakyat seperti relokasi korban longsor dan nasib PPPK paruh waktu.

Soe,Timorsavana.com — Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT) menyesalkan sikap DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dinilai lebih sibuk mengurus konsultasi terkait pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Amantun, ketimbang memprioritaskan persoalan rakyat yang hingga kini belum terselesaikan.

Ketua FPDT, Doni Tanoen menilai langkah DPRD TTS yang terus melakukan konsultasi keluar daerah untuk membahas pemekaran tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.

Menurutnya, kegiatan konsultasi yang dilakukan DPRD TTS justru terkesan menghamburkan anggaran tanpa memberi dampak langsung kepada kesejahteraan warga.

“Beberapa bulan lalu Bupati TTS sudah bertemu langsung dengan Mendagri dan Komisi II DPR RI terkait usulan DOB Amantun. Jadi seharusnya DPRD tidak perlu lagi sibuk menghabiskan anggaran untuk konsultasi yang belum mendesak,” tegas Doni dalam pernyataannya, Rabu (15/10/2025).

Lanjut, Doni menilai kondisi masyarakat TTS saat ini justru membutuhkan perhatian nyata dari DPRD, bukan agenda konsultasi yang manfaatnya belum dirasakan publik.

Sejumlah masalah mendesak di TTS, kata FPDT, masih menanti solusi, termasuk relokasi warga terdampak bencana longsor di Kelurahan Kuatae, Kecamatan Kota Soe, dan Desa Oe’leu, Kecamatan Toianas.

Selain itu, persoalan status tenaga PPPK paruh waktu yang belum diusulkan karena keterbatasan anggaran juga menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah bersama DPRD.

“Kalau DPRD betul-betul bekerja untuk rakyat, mestinya mereka fokus membantu pemerintah mencari solusi bagi relokasi warga dan memperjuangkan nasib PPPK paruh waktu yang belum ada kepastian,” lanjutnya.

Aktivis alumni STIE IEU Yogyakarta ini juga menyoroti fakta bahwa hingga kini, moratorium pemekaran daerah belum dicabut oleh pemerintah pusat. Karena itu, rencana pemekaran DOB Amantun dinilai tidak realistis untuk saat ini.

Seorang pria mabuk nyaris menculik anak di posko pengungsian longsor Soe. Warga dan TNI berhasil menggagalkan aksinya. Keluarga korban menuntut keamanan diperketat.

Soe, TIMOR SAVANA.COM – Keamanan di posko pengungsian bencana longsor di Kuatae dan Kampung Aman, Soe, kecolongan setelah seorang pria mabuk mencoba menculik seorang anak saat warga tengah beristirahat pada malam hari.

Pelaku awalnya datang beberapa kali ke posko, sehingga warga tidak curiga. Namun, pada kedatangannya yang keempat, pria tersebut secara diam-diam membuka pintu saat ibu-ibu dan anak-anak sedang tidur. Insiden ini memicu kepanikan, dengan anak-anak menangis dan berteriak.

Fridson Nakamnanu, ayah dari salah satu anak yang nyaris menjadi korban, mengungkapkan bahwa anaknya yang lain memberitahunya tentang kejadian tersebut dalam keadaan menangis.

“Anak saya yang pertama datang kasih tahu bahwa ada om mau ambil adiknya. Dia bilang om itu dalam keadaan mabuk,” kata Fridson.

Saat Fridson berusaha mengecek kondisi anaknya, pelaku berupaya melarikan diri. Namun, aksinya berhasil digagalkan oleh para pengungsi lainnya serta anggota TNI yang bertugas di posko.

Sejumlah pengungsi longsor di Buat tidak mendapat bantuan logistik karena tinggal di rumah keluarga. Buruknya manajemen posko bencana dipertanyakan.

Soe, TIMOR SAVANA.COM – Sejumlah pengungsi mandiri korban longsor di Desa Kuatae, Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan logistik sejak awal bencana. Kornelius Neolaka, warga RT 13, bersama empat kepala keluarga lainnya, mengaku harus bertahan tanpa bantuan karena tinggal di rumah keluarga yang menampung mereka di Buat, Kecamatan Mollo Selatan.

Hingga malam ini, Kornelius dan dua kepala keluarga lainnya baru datang ke posko bencana untuk mengantre bantuan. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa mereka harus datang langsung ke posko untuk mengambil bantuan.

“Kami tidak tahu kalau harus datang langsung ke posko. Sejak awal bencana, kami sudah menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga untuk pendataan, tapi sampai sekarang belum ada bantuan yang sampai ke tempat kami,” ungkap Kornelius dengan nada kecewa.

Selain kesulitan mendapatkan makanan, salah satu kepala keluarga dari kelompok pengungsi mandiri ini jatuh sakit sejak 24 Maret 2025 dan belum mendapatkan penanganan medis. Kornelius berharap ada perhatian lebih terhadap korban yang sakit agar tidak jatuh korban jiwa akibat kelalaian dalam distribusi bantuan.

“Kami berharap ada perhatian lebih bagi pengungsi yang sakit. Jangan sampai ada korban jiwa karena kelalaian distribusi bantuan,” tambahnya.]]>