Skandal PPPK TTS – Timor Savana.Com https://www.timorsavana.com Menjembatani Hak Publik Untuk Tahu Wed, 09 Apr 2025 11:33:05 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://www.timorsavana.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-512-thumb-100x75.png Skandal PPPK TTS – Timor Savana.Com https://www.timorsavana.com 32 32 Skandal SPTJM Palsu di DPRD TTS: 44 Nama Dicoret, Siapa Dalangnya? https://www.timorsavana.com/daerah/skandal-pppk-dprd-tts-44-dicoret-sptjm-ilegal/ Wed, 09 Apr 2025 11:27:15 +0000 https://www.timorsavana.com/?p=5407

Skandal PPPK DPRD TTS: 44 mantan outsourcing resmi dicoret karena manipulasi data. Siapa penerbit SPTJM ilegal? Bupati TTS tegaskan tindakan tegas akan diambil.

TIMOR SAVANA.COM, Soe – Kasus manipulasi data dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memasuki babak baru. Sebanyak 44 mantan tenaga outsourcing resmi dicoret dari proses seleksi setelah terbukti diikutsertakan secara ilegal melalui penerbitan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang diduga dipalsukan. Pertanyaannya kini: siapa aktor utama di balik skandal ini?

Audit internal Inspektorat dan konsultasi resmi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuktikan bahwa ke-44 nama itu tidak memenuhi syarat. Namun mereka tetap dimasukkan sebagai peserta seleksi PPPK melalui dokumen yang tidak sah. Semua mata kini tertuju pada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD TTS, sosok yang disebut-sebut menerbitkan SPTJM abal-abal tersebut.

Baca Juga :  Polemik P3K di TTS: Fraksi PDIP Bongkar Kejanggalan Rekrutmen!

Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, angkat bicara. Dalam pernyataannya kepada media pada Senin (8/4), ia menegaskan bahwa keputusan mencoret ke-44 nama tersebut sudah final.
“Berdasarkan hasil konsultasi tim yang terdiri dari Kepala BKPSDMD, Plt Inspektur Inspektorat, dan Staf Ahli Bidang Kesra ke BKN, dinyatakan bahwa 44 orang tersebut tidak dapat diakomodir sebagai PPPK dan hanya bisa kembali sebagai tenaga outsourcing,” tegas Bupati Buce Lioe.

Skandal ini menelanjangi kelemahan sistem rekrutmen ASN di daerah yang rawan ditunggangi kepentingan internal. Di balik manipulasi ini, muncul dugaan praktik nepotisme dan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Ironisnya, lembaga yang seharusnya menjadi pengawas justru menjadi episentrum pelanggaran.

“Dinas terkait sudah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap oknum tersebut. Laporan sudah di meja saya dan akan segera kami kaji bersama Wakil Bupati dan Sekda untuk menentukan sanksi yang tepat,” lanjut Buce.
Namun publik menagih lebih: mengapa nama pelaku belum diumumkan? Apakah ada upaya menyelamatkan wajah birokrasi?
]]>