Salah satu skema yang ditempuh Pemprov NTT adalah pendekatan gotong royong yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa

“Dengan segala keterbatasan anggaran, kami harus kreatif. Tidak semua bisa dikerjakan sendiri oleh provinsi. Karena itu, skema gotong royong antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa menjadi pilihan agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Gubernur Melki.

Dari sepuluh program prioritas pembangunan daerah, sektor infrastruktur menjadi fokus utama, meliputi pembangunan jalan, penyediaan air bersih, listrik, sanitasi, serta rumah layak huni. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan akses terhadap infrastruktur dasar yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur di Tahun 2025 telah dilaksanakan di seluruh wilayah NTT, mulai dari Pulau Timor, Rote, Flores, Alor, Sumba, hingga Sabu Raijua. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

“Yang kami prioritaskan adalah daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti pembangunan sumur bor, penanganan jalan long segment, rekonstruksi jaringan, hingga rehabilitasi infrastruktur dasar lainnya,” jelasnya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II yang dilaksanakan di halaman kantor BBWS Nusa Tenggara II, Selasa (4/11/2025).

Apel tersebut dihadiri oleh Kepala BBWS NT II, Kepala BPJN NTT, para Kasatker, PPK, perwakilan BNPB, BPBD Kota Kupang, BMKG Kota Kupang, Kepolisian, dan TNI. Selain itu, kegiatan juga diikuti secara daring oleh 38 provinsi di Indonesia.

Turut hadir secara virtual Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti selaku Ketua Satgas PPB, Sekretaris Jenderal PU Mohammad Zainal Fatah selaku Wakil Ketua Satgas PPB, serta Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica sebagai Ketua Harian Pusat Komando Satgas PPB.

Berdasarkan data Kementerian PU, sepanjang Oktober 2025 telah terjadi 890 kejadian bencana di Indonesia, terdiri dari 643 kejadian banjir, 181 tanah longsor, 25 cuaca ekstrem, dan 65 bencana lainnya seperti erupsi gunung api, gempa bumi, kekeringan, dan kebakaran hutan.

Peningkatan intensitas hujan di awal musim penghujan menyebabkan banjir dan longsor meluas di sejumlah daerah seperti Bali, Medan, Aceh Besar, Bandung Barat, Jakarta Timur, dan Semarang.

Menurut rilis BMKG,  hingga akhir Oktober tercatat 43,8 persen wilayah Indonesia atau sekitar 36 zona musim telah resmi memasuki musim hujan. Kondisi ini meningkatkan potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan badai tropis, terutama di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran Kementerian PU menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu infrastruktur dan aktivitas masyarakat.