Direktur Utama Charlie Paulus menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar aspek administratif, melainkan upaya fundamental untuk memastikan arah kebijakan bank tetap berpihak pada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dalam skema Perseroda, minimal 51 persen saham harus dimiliki pemerintah daerah. Ini penting agar kontrol tidak bergeser ke pihak lain, terutama dalam konteks investasi,” ujar Charlie usai rapat dengar pendapat bersama DPRD NTT, Rabu (25/3/2025).
“Dalam skema Perseroda, minimal 51 persen saham harus dimiliki pemerintah daerah. Ini penting agar kontrol tidak bergeser ke pihak lain, terutama dalam konteks investasi,” ujar Charlie usai rapat dengar pendapat bersama DPRD NTT, Rabu (25/3/2025).

Fokus Bangun Ekonomi Lokal
Transformasi ini sekaligus mempertegas posisi Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah.

Dengan status baru tersebut, orientasi bisnis akan difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT, bukan ekspansi ke luar daerah.
Charlie menjelaskan, jika tetap berbentuk perseroan terbatas (PT), bank memiliki ruang lebih luas untuk ekspansi pembiayaan nasional.

Namun, sebagai Perseroda, kebijakan diarahkan agar dana masyarakat NTT tetap berputar di dalam daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa dana masyarakat dimanfaatkan untuk membangun ekonomi di NTT, bukan dialihkan ke wilayah lain,” tegasnya.

Dari sisi operasional, perubahan status hukum dipastikan tidak akan mengganggu kinerja bank.

Seluruh sistem, manajemen risiko, dan tata kelola tetap mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Putra asal Maumere, Kabupaten Sikka, ini kembali ke tanah kelahiran setelah tiga dekade berkarier di dunia perbankan nasional.Ia datang dengan tekad kuat menjadikan Bank NTT sebagai penggerak ekonomi produktif dan inklusif di daerah.

Charlie menegaskan komitmennya membawa Bank NTT menuju arah baru sebagai bank daerah yang tidak hanya sehat dan menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin Bank NTT bukan hanya sehat dan profit, tapi juga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah memperbesar pembiayaan untuk sektor riil, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perempuan pelaku usaha di berbagai kabupaten dan kota.

Sebagai langkah awal, Charlie memperkenalkan program “Woman Entrepreneur”, sebuah inisiatif pembiayaan khusus bagi perempuan pengusaha di sektor kuliner, kerajinan, dan pariwisata.

“Banyak industri pendukung pariwisata dikelola oleh perempuan. Kami ingin membantu mereka tumbuh. Bahkan, pengalaman menunjukkan tingkat kredit macet perempuan justru lebih kecil dibanding laki-laki,” katanya.

Dari hasil fit and proper test yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, integritas, dan rekam jejak profesional, Rahmat Saleh dinyatakan lolos sebagai Direktur Operasional dan SDM, bersama Charlie Paulus (Direktur Utama) dan Alo Geong (Direktur Kredit) yang juga telah mengantongi rekomendasi OJK.

Namun, tidak semua nama langsung mendapat restu. Tiga calon lainnya Yohanis L Praing (calon Dirut), Siti Arianty Sulifa Aksa (calon Direktur Dana), serta calon Direktur Treasury dan Teknologi Informasi masih dalam tahap evaluasi lanjutan dan belum direkomendasikan oleh OJK.