kegiatan ini secara serentak dilaksanakan di 10 SMP Negeri dan Swasta di Kota Kupang antara lain SMP Negeri 9 Kupang, SMP Katolik Giovani Kupang, SMP Negeri 6 Kupang, SMP Negeri 10 Kupang, SMP Negeri 11 Kupang, SMP Negeri 12 Kupang, SMP Negeri 13 Kupang, SMP Kristen 1 Kupang, SMP Negeri 16 Kupang, SMPK ST. Familia Kupang, dengan seluruh Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi NTT bertindak sebagai Inspektur Upacara di setiap sekolah.

Kegiatan di SMPN 9 Kupang, tempat Kajati NTT sendiri memimpin upacara, berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh lebih dari 100 siswa/siswi serta 40 orang lebih tenaga pendidik. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting, antara lain Pj. Walikota Kupang Linus Lusi, S.Pd, M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ambrosius Kodo, S.Sos, M.M, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT Suratmi Hamida, S.Sos, serta Kepala Sekolah SMPN 9 Kupang Maria Yasintha Giri, S.P.. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian 100 hari kerja Kajati NTT yang berfokus pada pendidikan nilai-nilai integritas kepada generasi muda.

Dalam pidatonya, Kajati NTT, Zet Tadung Allo, menyampaikan pesan kuat kepada para siswa sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. Ia menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi. Kajati mengungkapkan, “Bangsa ini perlu dibangun dengan penyiapan sumber daya manusia 20 s/d 30 tahun ke depan dengan 9 nilai integritas. Saat ini korupsi masih menjadi persoalan bangsa yang sulit diatasi yang dapat dilihat dari masih adanya pejabat negara yang tersangkut korupsi antara lain mengutip data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2004 – 2022, sebanyak 5 menteri, 22 gubernur, 154 bupati/walikota, serta banyak anggota DPR di pusat dan daerah telah terjerat kasus korupsi. Menurutnya, hal ini mencerminkan betapa parahnya korupsi di Indonesia, yang tidak hanya merusak tatanan pemerintahan tetapi juga membahayakan masa depan bangsa.

Penanaman 9 Nilai Integritas

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, kegiatan Jaksa Masuk Sekolah bertujuan memperkenalkan peran kejaksaan dalam memberantas korupsi sekaligus menanamkan 9 nilai integritas yang menjadi panduan moral siswa dalam kehidupan sehari-hari, yakni:

• Jujur – Berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran.

• Tanggung Jawab – Siap menerima tugas dan melaksanakannya dengan sepenuh hati.

• Disiplin – Mematuhi aturan dan komitmen yang telah dibuat.

• Kerja Keras – Berusaha maksimal meskipun menghadapi hambatan.

• Mandiri – Mampu bertindak tanpa bergantung pada orang lain.

• Sederhana – Hidup tanpa berlebihan dan bijak menggunakan sumber daya.

• Berani – Menghadapi tantangan dan bertindak benar meskipun berisiko.

• Peduli – Empati terhadap sesama dan menjaga lingkungan.

• Adil – Bersikap seimbang dan memberikan hak sesuai porsinya.

Dalam arahannya, Ayodhia menyatakan bahwa NTT adalah salah satu provinsi pengirim pekerja migran terbanyak di Indonesia, namun PMI asal NTT sering menghadapi berbagai permasalahan di negara penempatan. “Hal-hal ini harus menjadi perhatian kita semua. Data menunjukkan bahwa dalam periode Januari hingga 5 Agustus 2024, terdapat sejumlah kasus pemulangan jenazah dan deportasi PMI asal NTT dari Malaysia dan negara lainnya. Hingga 5 Agustus 2024, sebanyak 68 jenazah pekerja migran asal NTT telah dipulangkan, di mana 67 di antaranya adalah pekerja migran ilegal, dan hanya 1 yang legal,” sebutnya.

Ayodhia menekankan pentingnya kerja sama harmonis dari berbagai pihak untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan di semua lini diperlukan untuk menghapuskan faktor penyebab TPPO yang kompleks,” jelasnya. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang melalui Perda, Pergub, dan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 135/KEP/HK/2024 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Ayodhia berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rencana aksi yang implementatif, termasuk pemutakhiran data dan informasi mengenai CPMI dan PMI asal NTT secara berkala, peningkatan kapasitas dan koordinasi program pelatihan, sosialisasi mengenai prosedur penempatan tenaga kerja yang aman dan legal, serta penanganan cepat kasus pekerja migran bermasalah.