Oleh : Dony Tanoen, Ketua FPDT

Dalam sistem demokrasi yang sehat, transparansi, integritas, dan pengawasan internal merupakan tiang penyangga utama lembaga legislatif. Namun, apa jadinya jika salah satu tiang itu roboh? Inilah yang sedang terjadi di DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), di mana Badan Kehormatan—sebuah alat kelengkapan dewan yang seharusnya menjaga marwah dan etika lembaga—justru mengalami kelumpuhan fungsi secara terang-terangan.

Forum Peduli Demokrasi Timor (FPDT) menyampaikan fakta yang tak bisa dianggap angin lalu: Badan Kehormatan DPRD TTS dinyatakan tidak berfungsi alias mati suri. Bahkan lebih tragis, ketua BK yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan etika, justru disebut-sebut terlibat dalam dugaan penipuan yang mencatut nama pejabat daerah. Ini bukan sekadar ironi; ini adalah bentuk kegagalan sistemik. Sebuah institusi yang seharusnya menjadi benteng moral DPRD malah menjelma menjadi titik lemah paling mencolok dalam tubuh dewan.

Ketiadaan sikap dari para ketua fraksi, penarikan anggota dari BK, hingga sikap diam terhadap pengunduran diri anggota BK lainnya, semuanya menunjukkan adanya pembiaran terstruktur terhadap kerusakan internal. DPRD, yang mestinya menjadi rumah rakyat dan penjaga konstitusi lokal, kini justru tampil sebagai lembaga yang enggan menjaga dirinya sendiri. Bukankah ini sinyal bahwa DPRD TTS sedang kehilangan wajahnya?

Fraksi PDIP DPRD TTS meminta Badan Kehormatan Dewan membuka identitas pengadu terkait Bimtek DPRD 2025. Ketua Fraksi PDIP, Yerim Fallo, menilai transparansi penting untuk menjaga integritas DPRD.

TIMOR SAVANA.COM, Soe – Ketua Fraksi PDIP DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Yerim Fallo, dengan tegas meminta Badan Kehormatan Dewan untuk membuka identitas pengadu terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD TTS tahun 2025.

Desakan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Rangka Penyerahan dan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Rabu (3/4), sebagai respons atas surat permintaan Ketua DPRD TTS yang merujuk pada tata tertib lembaga.